Aktivis Mahasiswa Dukung M Yasin Maju Capres

JAKARTA - Sejumlah aktivis mahasiswa yang pernah terjun langsung menggulingkan rezim Orde Baru di era 1998 mendukung Letjen Purn M Yasin, sebagai calon presiden 2009 mendatang.

Sejumlah aktivis itu adalah mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kenly Poluan, mantan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Donny Lumingas, mantan Ketua Presidium PMKRI Emmanuel Tular, mantan Sekjen GAMKI Nikson Gans Lalu, mantan Ketua Umum PB HMI Sahmud Basri Ngabalin, Ketua Umum PMII M Rodli Kaelani, dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Idy Muzayyad.

Mereka beranggapan, M Yasin merupakan figur militer saat ini yang dapat mengemban tugas negara, di tengah isu sejumlah jendral yang diduga terlibat pelanggaran HAM.

“Beliau memiliki kelebihan dalam melakukan komunikasi inter-personal dengan para aktivis mahasiswa dan tokoh-tokoh lokal yang kritis,” kata Kenly Poluan di Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Dia menilai, Yasin layak sebagai tokoh nasional dan sangat pantas berkompetisi secara demokratis pada pemilu 2009 untuk menjadi pemimpin utama bangsa ini.

Menurut Kenly, selama menjabat sebagai militer aktif Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI), Yasin dianggap memiliki loyalitas kepada negara, rakyat dan keluarga. Bahkan, meski baru menyelesaikan tugas kemiliterannya sejak 1 Oktober 2008 lalu, Yasin memiliki kemampuan secara cepat menjadi pemimpin organisasi sipil dan organisasi politik.

Di kesempatan yang sama, Sahmud Basri Ngabalin, Rodli Kaelani dan Idy Muzayyad mengganggap figur Yasin sebagai tokoh Islam berkharisma, tapi juga tampil ‘asyik’ bagi kalangan kawula muda.

“Hari ini masyarakat tidak butuh lagi banyak retorika dalam kemasan citra. Bangsa dan Negara ini mendambakan keberanian pemimpin dalam mengambil kebijakan dan melakukan aksi nyata,” ujar mereka, menyimpulkan.

Bahkan, tidak seperti kebanyakan jenderal, Yasin dikenal juga tidak ?genit’ dengan jabatan ataupun kekuasaan, walaupun teman sekamarnya Susilo Bambang Yudhoyono ketika di AKMIL, kini menjadi seorang Presiden,

Menanggapi support dari kalangan aktivis’98 itu, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) terharu dan hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih. Ia berjanji akan memegang teguh janji mengabdi kepada bangsa dan negara, meski kini lewat jalur politik dan tidak lagi militer aktif. “Insya Allah, saya tidak akan pernah dipanggil KPK dan Komnas HAM,” tagas Yasin.

Amien: Sisa Setahun, SBY-JK Tobatlah!

KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING

/

Artikel Terkait:

• Politik Keluarga di Pemerintahan SBY-JK, Jauh Lebih Berbahaya
• Relawan Bangsa Pikir Ulang Dukung SBY-JK
• Demokrat: Pencalonan SBY-JK Wajar
• Pilpres, Rakyat Aceh Berharap pada SBY-JK
• Arbi Sanit: Peluang SBY-JK Lebih Besar

Kamis, 23 Oktober 2008 | 16:00 WIB

JAKARTA, KAMIS — Pemerintahan SBY-JK telah memasuki usia keempat pada 2008. Pada bulan Oktober ini semakin banyak saja diskusi yang menyampaikan evaluasi atas kinerja pemerintahan duet tersebut. Hasilnya? Seakan tak ada hal baik yang dihasilkan keduanya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais bahkan meminta SBY-JK bertobat pada satu tahun terakhir pemerintahannya. Pernyataan Amien tersebut dalam konteks penerapan kebijakan energi yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan tidak mendatangkan keuntungan bagi bangsa.

“Kita tidak pernah melihat SBY-JK membuat kebijakan energi yang lebih komprehensif bagi kepentingan bangsa dan negara. Selama empat tahun, SBY-JK tidak berani melakukan rekonstruksi kebijakan energi. Jadi, sisa satu tahun ini supaya bisa bertobat. Caranya dengan membuat saja kebijakan energi yang menguntungkan bangsa ini,” kata Amien dalam diskusi “Empat Tahun Pemerintahan SBY-JK, Evaluasi Pengelolaan SDA dan Ekonomi Nasional” di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Terkait pengelolaan SDA, pemerintah saat ini dikatakan Amien cenderung bertekuk lutut pada korporasi asing. Dari sisi penegakan hukum, ia juga memandang masih terdapat banyak kelemahan. Pengungkapan kasus-kasus korupsi dinilainya masih menyentuh sektor hilir dan belum mampu menggiring mereka yang berada di sisi hulu atau episentrumnya. “Seperti aliran uang sekian miliar untuk memenangi Bu Goeltom (Miranda Goeltom). Yang dikejar-kejar semua yang di DPR, tetapi Bu Goeltom-nya masih bisa ke sana-kemari. Lihat, Burhanuddin Abdullah sudah ditahan, tetapi inisiatornya juga selamat,” ujar Amien.

Rakyat Makin Bingung

KOMPAS/PRIYOMBODO

SEMARANG, RABU- Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 akan membuat rakyat kecil makin bingung memilih calon pemimpin yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam perbincangan dengan sejumlah rakyat kecil di Semarang, Rabu (17/9), terungkap, sosialisasi partai politik peserta pemilu di tingkat akar rumput masih sangat kurang. Sehingga, rakyat tidak banyak tahu partai-partai mana saja yang layak mendapat mandat untuk mewakili aspirasi mereka.

Wartini, seorang ibu rumahtangga di Kota Semarang, misalnya, mengaku tak mengerti mengapa begitu banyak partai yang akan ikut serta dalam Pemilu 2009. Dia juga mengaku tidak tahu banyak tentang partai-partai itu.

Sedangkan Sobirin, juga warga Kota Semarang, menyatakan,  kurangnya sosialisasi partai politik akan membawa dampak besar bagi rakyat dalam memilih nanti. Bukan tidak mungkin rakyat akan asal nyoblos bahkan menjadi golput (golongan putih), karena tidak begitu paham dengan partai peserta pemilu tersebut.

Melihat kenyataan itu, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Suseno, S.Pd menyatakan, pemerintah seharusnya lebih memahami apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus menata kembali masalah yang terlanjur membelenggu bangsa ini. Masalah ekonomi dan sosial merupakan hal mendasar yang harus segera dibenahi.

Ia berharap ada pihak-pihak yang memberi pemahaman politik bagi rakyat kecil, sehingga mereka bisa benar-benar teliti dalam memilih calon pemimpin yang bisa membawa kepada keadaan yang lebih baik.

Amien Rais: Apa Yang Salah Kalau Anak Saya Mampu Berpolitik?

(Foto: Dok. detikcom)

Jakarta – Beberapa parpol menjaring keluarga sendiri untuk menjadi caleg. Bagi mantan Ketua MPR Amien Rais, hal itu lumrah saja bila sang calon mampu berpolitik.”Saya melihat PAN itu sebuah parpol yang bercita-cita untuk memperbaiki negeri ini. Jadi kalau anak saya ikut nggak ada yang salah, apalagi kalau dia mampu,” kata Amien.Hal itu disampaikan Amien usai diskusi bertajuk “Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan SBY-JK di Gedung GBHN, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2008).Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, bila dia melarang anak dan saudaranya masuk ke PAN artinya dia kurang yakin dengan cita-cita PAN sendiri.Cita-cita PAN belum selesai dan perlu diusung ke depan. Amien tidak ingin cuci tangan dengan melarang anak dan saudaranya mewujudkan cita-cita PAN. “Seolah-olah saya hanya swam-swam kuku dalam membela dan komitmen saya pada PAN,” tandas Amien.(nik/iy)

Amien Rais Siap Maju Pilpres

KOMPAS/Totok Wijayanto

Mantan Ketua MPR Amien Rais

JOMBANG, RABU – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Rabu (22/10) menyatakan siap melaju ke kancah pertarungan pemilihan Presiden RI pada 2009 mendatang.

Hal itu akan dilakukannya jika hingga April tahun depan tidak ada kader PAN yang dinilai bisa bersaing dengan calon-calon lainnya.

“Saya ini kan ada di bangku cadangan, saya akan lihat jika mulai Februari, Maret, April belum ada tokoh muda yang mampu menandingi dan menghadapi (Susilo Bambang) Yudhoyono, maka saya akan turun,” kata Amien usai memberikan ceramah di pelataran Masjid Nuru l Falah, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

Godaan Menjadi Presiden Terlalu Besar

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto-foto pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga pada Pemilu 2004 lalu masih menghiasi salah satu sudut ruangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (18/4). Pemilu damai pada tahun 2004 diharapkan kembali terulang pada Pemilu 2009.

JAKARTA, SABTU-Godaan untuk terus menjadi presiden terlalu besar untuk diabaikan. Keinginan untuk berkuasa menjadi pendorong utama bagi kelompok elite politik untuk terus berkompetisi memperebutkan posisi presiden. Bahkan, jika perlu, dengan mengingkari pandangan politik sebelumnya.

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Strategis Merdeka (PPS Merdeka) Boni Hargens, Jumat (3/10) di Jakarta, menyebutkan, elite politik di Indonesia kebanyakan tidak memiliki imajinasi demokrasi, di mana prinsip kesejahteraan umum dan kejujuran terhadap rakyat mesti dikedepankan. Mereka lebih banyak dirasuki pragmatisme yang berlebihan sehingga mereka terbiasa menabrak rambu-rambu etika berpolitik.

Boni yang juga pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia (UI) menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla telah gagal mengemban amanat rakyat. Langkah paling ideal, keduanya tidak lagi maju dalam Pemilihan Umum 2009. Toh faktanya, terdapat kader di Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mumpuni dan bisa menggantikan keduanya untuk diajukan sebagai calon dalam Pemilu 2009. Majunya Yudhoyono dan Kalla menjadi cermin sirkulasi elite yang tersendat. ”Yang terjadi malah tidak ada konsistensi dalam bersikap,” ujar Boni.

Catatan Kompas, Yudhoyono dalam posisi sebagai calon presiden saat menerima seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 31 Agustus 2004, mengaku sanggup dan siap menjadi presiden hanya dalam satu periode. Namun, seperti disebutkan Ketua Umum IMM Ahmad Rofiq, Yudhoyono tetap berpegang pada mekanisme demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi, tetapi satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan.

Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, niat Yudhoyono maju lagi dalam Pemilu 2009 kemungkinan didorong rasa percaya diri yang naik karena harga minyak dunia yang turun dan indeks persepsi korupsi Indonesia versi Transparency International Indonesia yang membaik. Yudhoyono pastilah meniatkan koalisi agar jangan terkesan sendirian. Semakin tinggi syarat pencalonan, semakin berat tugas koalisi karena semakin banyak parpol yang mesti disertakan.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara terpisah menyatakan, Yudhoyono bersedia maju lagi karena perubahan yang baik perlu dilanjutkan dan dijaga kontinuitasnya. Kemajuan dan perbaikan keadaan layak dilanjutkan lima tahun lagi.

Soal koalisi, Partai Demokrat tidak ingin bekerja sendirian. Pasangan Yudhoyono ditentukan oleh faktor kecocokan, kekompakan kerja, pembicaraan partai politik koalisi, dukungan rakyat, dan efektivitas pemerintahan. ”Siapa orangnya ditetapkan setelah pemilu legislatif dan terbuka untuk tetap dengan JK,” kata Anas.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq mengapresiasi pernyataan Yudhoyono mengenai kesiapannya maju dalam Pemilu 2009. Semakin awal menyatakan hendak maju, Yudhoyono pastilah akan tergenjot memacu kinerja. (DIK)

Hidayat Nurwahid Tidak Akan Contoh Jusuf Kalla

JAKARTA – Keputusan Jusuf Kalla (JK) untuk tetap maju dalam bursa Pilpres meski tidak mendapat dukungan dari Partai Golkar pada Pemilu 2004 lalu tidak akan diikuti Hidayat Nurwahid.

Ketua MPR itu menyatakan akan mundur dari bursa capres atau cawapres jika partainya tidak merestui. “Kami di PKS tidak dibenarkan membuat manuver politik seperti itu. Ini kan partai kader. Jadi kader akan melaksanakan keputusan partai,” ujar Hidayat di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (22/10/2008).

Selain itu, Hidayat menyadari masih banyak figur lain di partainya yang layak maju menjadi capres atau cawapres. “Ada Tifatul, Anis Matta dan lain-lain,” sebutnya.

Sementara itu, mengenai kabar penyandingan dirinya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan cawapres 2009, Hidayat hanya merespons datar.

“Wacana untuk berkoalisi dengan parpol mana pun diperbolehkan. Tapi keputusan itu ada di tangan majelis syuro. Majelis syuro akan rapat pada tanggal 24-26 Oktober besok,” ujarnya.

Namun, Hidayat tidak memastikan apakah dalam forum ini PKS akan memutuskan mengusung figur capres dan cawapres. “Saya tidak bisa memastikan agendanya, tapi itu (pembahasan capres dan cawapres) bisa diusulkan anggota majelis syuro,” terangnya.

Yang jelas, kata dia, PKS baru akan memutuskan berkoalisi setelah Pemilu Legislatif. “Kalau PKS dapat 30 persen tentu PKS yang akan menggandeng. Jadi melihat hasil pemilu. Itu semua serba mungkin. Baik PKS ajak koalisi atau sebaliknya,” ujarnya.

(uky)

Dinasti Caleg Mengkhianati Reformasi Politik

Senin, 20 Oktober 2008 | 21:15 WIB

MAKASSAR, SENIN - Munculnya dinasti keluarga dalam daftar calon legislatif banyak mendapat sorotan. Pantaskah mereka duduk bersama sebagai wakil rakyat?

Dosen komunikasi politik Universitas Hasanuddin Dr Hasrullah berpendapat, di era demokratisasi sepantasnya politisi tidak menggunakan jalur imperium politik masuk ke lembaga legislatif. Sebab, hal itu mengkhianati perjuangan reformasi politik yang belakangan mulai tumbuh di daerah.

“Politisi yaang masuk dalam daaftar caleg sementara sebaiknya memiliki potensi dan kompetensi untuk berkiprah menjadi wakil rakyat agar menjalankan fungsi sebagai legislator,” kata Hasrullah di Makassar, Senin (20/10).

Ia menegaskan, jika hanya mengandalkan darah politik, di mana sosoknya tak mampu mengakselerasi kepentingan rakyat, maka politisi bersangkutan tak pantas menamakan dirinya wakil rakyat

38 Parpol Siap Kampanye Damai di Sumbar

PADANG, RABU - Sejumlah 38 partai politik peserta pemilu di Sumatera Barat menyatakan diri siap untuk berkampanye dalam Pemilu 2009 mendatang. Kesiapan itu sekaligus ditandai dengan pembacaan deklarasi serta penaikan bendera partai di halaman KPU Sumbar, Selasa (21/10).

Dari 38 partai politik peserta Pemilu, 37 diantaranya mengajukan calon legislatif tingkat Sumatera Barat. Dalam pembacaan deklarasi kesiapan serta penaikan bendera partai, dua parpol tidak hadir yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Ketua KPU Sumatera Barat Marzul Veri berharap parpol ikut serta menyosialisasikan diri mereka ke masyarakat.

Mentok Di 20 Persen, PAN dan PBR Tak Mau Turun

Selasa, 21 Oktober 2008 | 12:31 WIB

JAKARTA, SELASA – Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi enggan turun lagi dari angka 20 persen kursi atau suara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilpres menjelang pengesahannya, Selasa depan. Jika partai-partai besar tetap bertahan di angka 20 persen, PAN dan PBR tetap bersikeras voting.

Menurut Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan, jika keputusan tetap di angka 25 persen, maka capres dan cawapres hanya akan terkonsentrasi pada 2 kekuatan. “PAN ingin pasangan calon lebih dari itu (2)” ujar Zulkifli sebelum Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/10).

Zulkifli berharap sebelum pengesahan selasa depan lobi-lobi informal dan lobi terakhir pada Rabu malam dapat memberikan titik temu.”Kalau tidak ketemu juga ya akan voting,” tandas Zulkifli.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris PBR Bahran Adang. Bahkan Bahran berpendapat titik temu cukup di 20 persen suara. “Kalau suara tidak banyak varian yang mempengaruhinya. Tapi jika kursi, banyak kepentingan politis di dalamnya,” ujar Bahran.

Jika kembali kepada voting, PAN dan PBR akan balik ke posisi awal di angka 12 persen kursi dan 20 persen suara.